Dalam wacana global, hak asasi manusia seringkali dijunjung tinggi sebagai nilai-nilai universal—melampaui ras, agama, dan kebangsaan. Namun dalam praktiknya, cita-cita ini menunjukkan keretakan. Kekuatan yang paling lantang menyuarakan hak asasi manusia seringkali justru diterapkan pada frekuensi paling tinggi, tergantung siapa pelanggarnya—dan siapa yang diuntungkan.
Barat telah lama memposisikan diri sebagai penjaga martabat manusia. Namun sejarah menunjukkan bahwa hak asasi manusia seringkali dijadikan senjata untuk tujuan politik. Wacana yang ada kini bukan lagi alat keadilan, melainkan dimanipulasi untuk mengizinkan intervensi militer, sanksi ekonomi, dan pergantian rezim. Sementara itu, pelanggaran berat oleh rezim sekutu diabaikan, dimaafkan, atau diam-diam dimaafkan.
Palestina: Sebuah Studi Kasus Kemunafikan
Hal ini paling kentara di Palestina. Meskipun negara-negara Barat dengan cepat mengutuk pelanggaran hak asasi manusia di tempat lain, mereka tetap bungkam—atau lebih buruk lagi, mendukung secara aktif—pendudukan dan pemboman brutal Israel di Gaza. Pemerintah yang sama yang memperjuangkan kebebasan dan martabat manusia tampaknya tidak tergerak oleh kematian massal warga sipil, kantor rumah sakit, dan penargetan jurnalis. Sebaliknya, mereka justru memperkuat narasi “hak Israel untuk membela diri”, seolah-olah hal itu saja dapat membenarkan pemusnahan seluruh bangsa.
Afghanistan: Hak Asasi Manusia Digunakan untuk Membenarkan Perang, Lalu Ditinggalkan
Ketika Amerika Serikat dan sekutunya menginvasi Afghanistan pada tahun 2001, mereka membungkus misi mereka dengan bahasa keadilan: melindungi hak-hak perempuan, membebaskan yang tertindas, dan melawan terorisme. Namun, perang selama dua dekade telah menghancurkan negara itu. Ketika Taliban kembali pada tahun 2021, kekuatan yang sama telah berjanji untuk membangun Afghanistan yang "bebas" tiba-tiba pergi — meninggalkan negara yang hancur dan jutaan orang dalam krisis kemanusiaan. Hak asasi manusia telah mencapai tujuan mereka — sebagai propaganda.
Irak dan Suriah: Siapa yang Layak Diselamatkan?
Invasi Irak tahun 2003, yang didorong oleh klaim palsu tentang senjata pemusnah massal, dibingkai sebagai perang salib moral untuk membebaskan rakyat Irak dari kediktatoran. Namun, invasi tersebut justru melahirkan salah satu bencana kemanusiaan terburuk di abad ke-21. Kematian warga sipil, kekerasan sektarian, dan skandal penyiksaan seperti di Abu Ghraib—semuanya dianggap sebagai kerusakan tambahan. Suriah menawarkan contoh yang lebih baru: meskipun pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim Assad memang pantas dikutuk, keterlibatan aktor-aktor yang didukung Barat—dan kebisuan strategi seputar serangan udara Israel di wilayah Suriah—menunjukkan gambaran yang lebih kompleks dan kurang adil.
Indonesia : Antara Cita-cita dan Realita
Indonesia — negara demokrasi berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia — sering kali berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, Indonesia dipuji sebagai model pluralisme dan Islam moderat ; di sisi lain, Indonesia menjadi sasaran pengawasan. Ketika Indonesia menyimpang dari ekspektasi Barat dalam isu-isu politik atau sosial, wacana hak asasi manusia dengan cepat digunakan sebagai tekanan. Namun, pelanggaran berat yang dilakukan oleh mitra Barat di Timur Tengah hanya ditanggapi dengan tindakan pengekangan koneksi.
Ini bukan sekedar inkonsistensi. Ini mencerminkan kebenaran yang lebih mendalam: apa yang disebut "universalitas" hak asasi manusia dibangun di atas fondasi dominasi geopolitik. Apa yang dianggap “adil” atau “tidak adil” seringkali ditentukan bukan oleh kejelasan moral, melainkan oleh kemanfaatan politik. Wacana hak asasi manusia disaring melalui lensa liberalisme Barat , yang mengabaikan konsepsi non-Barat tentang keadilan, martabat, dan komunitas sebagai sesuatu yang inferior atau bahkan berbahaya.
Menuju Wacana Hak Asasi Manusia yang Terdekolonisasi
Sudah waktunya untuk menantang monopoli. Dunia Muslim — dan negara-negara berkembang secara lebih luas — harus memulihkan kembali martabat manusia dengan caranya sendiri. Tradisi Islam mengandung kerangka etika yang kaya untuk melindungi kehidupan, martabat, dan keadilan: dari maqāṣid al-sharīʿah hingga model kesejahteraan berbasis komunitas. Hal-hal ini tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, namun menawarkan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih berlandaskan budaya.
Tujuannya bukanlah menolak hak asasi manusia, melainkan memerdekakannya — dari kemunafikan, dari imperialisme, dari kebiadaban yang memilih. Hanya dengan demikianlah hak asasi manusia dapat benar-benar melayani keadilan.
Author: Muhammad Sabri M.Ag (Penulis buku berjudul Toleransi Antaragama dalam Perspektif Hadits )