Muslim Nations Trapped in Global Geopolitics

 Negara-negara Muslim Terjebak dalam Geopolitik Global

Author: Muhammad Sabri

Perang di Gaza, yang masih belum terselesaikan hingga saat ini, hanyalah salah satu dari sekian banyak konflik yang mengungkap kenyataan pahit: negara-negara mayoritas Muslim masih lemah secara politik, ekonomi, dan diplomatik dalam tatanan global. Dari Palestina hingga Libya, Suriah, Irak, dan Afghanistan, sebuah pola yang berulang muncul — keterlibatan langsung maupun tidak langsung Amerika Serikat.

                                                                    ( aliarsipliterasiilmiah@gmail.com )

Dengan slogan-slogan penyelamatan, demokrasi, dan hak asasi manusia, intervensi Barat seringkali berujung pada kehancuran dan ketidakstabilan yang berkepanjangan. AS jarang bertindak sebagai perantara yang netral. Sebaliknya, AS mempersenjatai faksi-faksi yang berseberangan, melemahkan negara dari dalam, dan bila perlu, mengerahkan pasukan langsung di bawah panji kepentingan strategis atau kemanusiaan. Pertumpahan darah yang terjadi setelahnya bukanlah hasil sampingan yang tragis — melainkan bagian dari mekanismenya.

Namun, kerentanan geopolitik negara-negara Muslim bukan semata-mata kesalahan kekuatan asing. Banyak negara Muslim terperosok dalam disfungsi internal — terjebak dalam perpecahan sektarian, dirundung korupsi sistemik, dan dirusak oleh nepotisme. Jabatan pemerintahan seringkali diberikan bukan kepada mereka yang berjasa, melainkan kepada kerabat atau loyalis yang kurang kualifikasi atau visi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, "Ketika kekuasaan diberikan kepada mereka yang tidak layak memegangnya, bersiaplah menghadapi kehancuran."

Kemunduran internal ini diperparah oleh rasa rendah diri yang berkepanjangan. Di beberapa kalangan, kedekatan dengan kekuatan Barat—terutama Amerika Serikat—dianggap sebagai lambang kehormatan. Para elit politik dengan senang hati berpihak pada agenda asing, mengorbankan kedaulatan demi gengsi atau keuntungan jangka pendek.

Sementara itu, investasi di bidang pendidikan, sains, dan produksi pengetahuan masih minim. Sementara Barat berlomba maju dalam inovasi dan pemikiran strategis, sebagian besar dunia Muslim tertinggal — bukan karena kurangnya potensi, melainkan karena kurangnya kemauan politik dan reformasi struktural.

Jadi apa yang bisa dilakukan?

Pertama, negara-negara Muslim harus memodernisasi dan memprioritaskan pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan harus selaras dengan tuntutan zaman — secara teknologi, intelektual, dan sosial. Para ilmuwan dan cendekiawan harus dianggap sebagai aset nasional, bukan suara yang terabaikan.

Kedua, perpecahan sektarian dan ideologis harus berhenti mendikte kebijakan nasional. Perbedaan mazhab (aliran pemikiran) atau teologi tidak boleh digunakan sebagai alat perpecahan. Masyarakat Muslim perlu bersatu demi kepentingan nasional bersama—keamanan, kedaulatan, dan pembangunan—alih-alih terus-menerus memperdebatkan perbedaan yang tidak memberikan manfaat praktis.

Ketiga, para pengkhianat dan koruptor harus dimintai pertanggungjawaban. Negara tidak akan maju jika fondasinya dirusak dari dalam. Integritas dan kompetensi harus menjadi standar baru dalam pelayanan publik.

Keempat, kaum muda harus diberi ruang—tidak hanya dalam retorika, tetapi juga dalam akses nyata terhadap pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan peluang. Energi dan inovasi mereka tidak boleh lagi dikesampingkan oleh patronase politik atau penjagaan ketat kaum konservatif.

Jika negara-negara Muslim ingin merebut kembali kendali di arena geopolitik global, mereka harus memulainya dari dalam: dengan memupuk kekuatan intelektual, membangun institusi yang tangguh, dan melepaskan diri dari ketergantungan pada persetujuan asing. Kekuasaan tidak diberikan—kekuasaan dibangun. Dan itu dimulai dengan martabat, persatuan, dan kejelasan visi.